MediaTangerang.com, - Dan akhirnya, FIFA pun menjatuhkan sanksi kepada PSSI, yang mengakibatkan tim Indonesia tidak bisa berlaga di kancah internasional. Pecinta bola tentu miris dengan hal itu.
Nasib tragis
Dalam konteks politik, komunitas dengan basis massa besar sering menjadi rebutan karena menjadi vote getter. Diantaranya adalah komunitas buruh, komunitas profetik dan komunitas bola.
Dalam beberapa kasus, mereka memang melakukan kontrak politik tertentu sebagai kompensasi dukungan. Ada yang ingin diperjuangkan nasibnya, adapula yang ingin mendapatkan priveles dan prestise. Ada yang diperjuangkan, adapula yang ditinggalkan.
Semoga, drama yang terjadi antara kemenpora dengan PSSI bisa menjadi pelajaran berharga, baik bagi komunitas bola maupun komunitas lainnya dalam prosesi pemilu dimasa mendatang.
Memilih pembantu
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih para pembantunya. Wacana tentang kabinet profesional atau partisan sering menyeruak. Juga antara latar belakang akademisi atau praktisi. Masing – masing tentu ada plus minusnya dan semua pilihan pasti ada resikonya.
Semua lini punya persoalannya masing – masing. Maka tingkat interaksi dan empati calon pembantu presiden dengan persoalan yang akan dihadapinya harus menjadi variabel penting. Jika pilihannya memang ingin membangun harmoni.
Terkecuali jika sejak awal ingin melakukan perubahan radikal dengan metode tangan besi. Sebagaimana yang tengah diperlihatkan oleh kemenpora saat ini. Atau kementrian agama, kementrian hukum dan ham serta kementrian perikanan dan kelautan belum lama ini.
Basis Politik
Sejak menjadi presiden Indonesia, banyak sekali hal dan kebijakan kontroversial yang dipertontonkan oleh kabinet kerja. Namun, hampir tidak pernah kita mendengar identifikasi personal pembantu presiden dengan basis politiknya.
Bahwa mentri ini, mendemonstrasikan kebijakan kontrovesial begini, berasal dari partai ini. Padahal sejak era reformasi, proses pendefinisian basis politik seorang mentri menjadi hal yang sangat lumrah dan menjadi pegangan para pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.
Lalu bagaimana jika mentri dengan kebijakan kontroversial berlatar belakang akademisi? Maka penghakiman rakyat akan dijatuhkan langsung kepada sang presiden atau partai pengusung presiden. Selesai.
Musyarakah Politik
Segala hal yang kontroversial yang tengah dipertontonkan, membuat kita sering bertanya : “Dimanakah efek musyarakah politik?”
Musyarakah politik bukan hanya tercermin dari kursi kabinet, tapi juga susunan lembaga negara. Baik yang tersubordinasi oleh presiden maupun yang berstatus sebagai lembaga independen.
Dulu, ada tokoh ulama yang berkata bahwa tujuan dirinya menjadi cawapres adalah untuk “Menguatkan yang benar, bukan membenarkan yang kuat”. Saat ini tokoh tersebut juga berada dilingkaran istana, meski bukan sebagai mentri. Namun, dimanakah dia saat kemenag menyulut kontroversi Al Qurán langgam jawa? itu hanya contoh kecil, masih banyak contoh yang lainnya, dengan konteks yang berbeda.
Musyarakah politik bukan sekedar tekad untuk mengelola negara secara bersama, namun juga saling menasehati dan mengingatkan jika salah satu pihak mulai menabrak aturan dan keluar rel permainan.
Khatimah
Lima tahun kedepan semoga menjadi proses yang mendewasakan masyarakat indonesia, agar lebih bijak dalam menyalurkan aspirasi politiknya.
Tidak lagi terjebak oleh euforia pencitraan media, tidak lagi dibutakan oleh politik aliran dan sentimen golongan. Tapi lebih karena buah dari kesadaran dan kesamaan tujuan.
Semoga ingatan masyarakat Indonesia kuat sampai gerbang pemilu berikutnya. Amin.
Eko Jun
0 Komentar