MediaTangerang.com, - Program Bela Negara yang diusulkan Kementerian Pertahanan RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat penolakan. Selain akan mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru (Orba), program tersebut dinilai cenderung mengarah kepada militerisme yang nantinya dikhawatirkan akan menjadi alat untuk menindas kebebasan berpendapat masyarakat.
Hal tersebut disuarakan elemen mahasiswa dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Syekh-Yusuf (Unis) Tangerang dalam unjuk rasanya di bundaran Tugu Adipura, Rabu (21/10/2015).
“Kita tau bagaimana kelamnya sejarah bangsa ini saat rezim orde baru berkuasa. Tatanan demokrasi dirusak oleh paham militerisme yang justru digunakan untuk menindas kebebasan berpendapat rakyat,” kata Lutfi Hakim salah seorang mahasiswa dalam orasinya seperti diberitakan BantenHits.
Menurut mahasiswa, program Bela Negara dinilai merupakan bentuk legalisasi militerisme bagi masyarakat sipil. Seharusnya, yang wajib mengikuti program tersebut adalah koruptor dan bandar Narkoba
Kata Lutfi, Pemerintahan Jokowi-JK akan lebih baik jika serius membenahi mutu dan kualitas dunia pendidikan agar setiap anak mampu menempuh pendidikan tanpa dibayang-bayangi dengan mahalnya biaya yang akan dikeluarkan.
"Pendidikan yang terjangkau dan mutu pendidikan yang baik adalah PR Pemerintah yang hasilanya akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia,"
Setahun dipimpin Jokowi-JK, kondisi dunia penidikan masih terlihat carut marut. Faktornya, lanjut Lutfi ialah karena regulasi maupun kebijakan yang tidak jelas arahnya.
"Jadi, Jokowi-JK seharusnya memperbaiki dulu kondisi dunia pendidikan dan persoalan lain yang masih menjadi PR bangsa ini," pintanya.
Sebagai bentuk penolakan mahasiswa terhadap program Bela Negara tersebut, belasan mahasiswa yang mewrnai tubuhnya menyerupai bendera merah putih melakukan aksi teatrikal di lokasi aksi, tepatnya di sebrang Makodim 0506 Tangerang.
0 Komentar