 |
| Ilustrasi |
MediaTangerang.com, - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Mohamad Sohibul Iman prihatin dengan masih banyaknya desa yang belum memiliki sekolah dasar. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Demikian disampaikan Sohibul Iman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/2).
“Menurut data BPS 2014, masih ada 10.985 desa atau daerah setingkat desa yang belum memiliki Sekolah Dasar. Tentunya ini sangat memperihatinkan. Pemerintah harus punya keberpihakan yang lebih atas masalah ini. Paling tidak, pemerintah harus turun tangan bangun infrastruktur SD di desa-desa tersebut,” katanya seperti dilansir pkskelapadua.com.
Komisi X DPR RI sebagai mitra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan dukungan anggaran yang cukup signifikan untuk Kemendikbud. “Komisi X DPR RI sudah menyetujui kenaikan anggaran pada APBN-Perubahan 2015 menjadi Rp52,07 triliun dari sebelumnya di APBN 2015 hanya Rp46,8 triliun. Khusus untuk pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sendiri kami alokasikan sebesar Rp31,03 triliun sedangkan untuk guru dan tenaga pendidikan dialokasikan Rp11,8 triliun,” ujar Sohibul Iman.
Ia juga menambahkan bahwa fokus Program Indonesia Pintar jangan hanya dipahami sebagai pemberian bantuan beasiswa seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar saja.
“Infrastruktur juga harus diperhatikan. Karena ini sangat basic. Standar minimal satu desa tersedia satu SD harus diwujudkan. Agar kebijakan ini bisa menjadi insentif lebih bagi keluarga untuk menyekolahkan anak-anaknya dan mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sesuai amanat konstitusi kita,” ujar mantan Rektor Universitas Paramadina ini.
“Menurut data BPS 2014, masih ada 10.985 desa atau daerah setingkat desa yang belum memiliki Sekolah Dasar. Tentunya ini sangat memperihatinkan. Pemerintah harus punya keberpihakan yang lebih atas masalah ini. Paling tidak, pemerintah harus turun tangan bangun infrastruktur SD di desa-desa tersebut,” katanya seperti dilansir pkskelapadua.com.
Komisi X DPR RI sebagai mitra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan dukungan anggaran yang cukup signifikan untuk Kemendikbud. “Komisi X DPR RI sudah menyetujui kenaikan anggaran pada APBN-Perubahan 2015 menjadi Rp52,07 triliun dari sebelumnya di APBN 2015 hanya Rp46,8 triliun. Khusus untuk pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sendiri kami alokasikan sebesar Rp31,03 triliun sedangkan untuk guru dan tenaga pendidikan dialokasikan Rp11,8 triliun,” ujar Sohibul Iman.
Ia juga menambahkan bahwa fokus Program Indonesia Pintar jangan hanya dipahami sebagai pemberian bantuan beasiswa seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar saja.
“Infrastruktur juga harus diperhatikan. Karena ini sangat basic. Standar minimal satu desa tersedia satu SD harus diwujudkan. Agar kebijakan ini bisa menjadi insentif lebih bagi keluarga untuk menyekolahkan anak-anaknya dan mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sesuai amanat konstitusi kita,” ujar mantan Rektor Universitas Paramadina ini.
0 Komentar