Banten Resmi Jadi Tuan Rumah Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (Pospenas) VII Tahun 2016

MediaTangerang.com, - Provinsi  Banten akhirnya resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (Pospenas) VII Tahun 2016 oleh pemerintah pusat. Kepastian ini didapat setelah Panitia Kerja Tetap Nasional (Panjatapnas) memberikan Surat Keputusan (SK) Tuan Rumah dari Kemenko BPM RI, di  Ruang Rapat Setda, KP3B, Jumat (27/3). 

Banten dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Pospenas dikarenakan dilihat dari berbagai aspek, diantaranya sudah memiliki fasilitas yang menunjang untuk pelaksanaan, selain itu letak Provinsi Banten yang strategis dan memiliki bandara internasional Soekarno Hatta.

Selain fasilitas menunjang, ada beberapa pertimbangan lainnya yang memberikan poin lebih sehingga Banten layak jadi tuan rumah event olah raga para santri tersebut. 

Seperti di kutip dari ROL Sekertaris Daerah Provinsi Banten Kurdi Matin, Ahad (29/3) mengatakan “Banten dipilih menjadi tuan rumah Pospenas setelah menyisihkan Provinsi Sumatera Selatan, ini hasil dari penilaian yang dilakukan tim kerja dari beberapa kementrian.”

“Banten memiliki sejarah yang kaitannya dengan pondok pesantren, karena pondok pesantren yang ada di Banten jumlahnya sangat banyak,” ungkapnya.

“Dilihat dari anggaran, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu kebutuhannya, karena kita harus melakukan tahapan-tahapannya, jadi harus benar-benar menghitung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Vistitasi Panitia Kerja Tetap Nasional Pospenas VII Syahlan menyarankan agar dalam pelaksanaan Pospenas nanti bisa berjalan dengan lancar dan tidak melupakan kegiatan Pospeda Banten sendiri.

Menurutnya, Event nasional antar pondok pesantren tersebut akan diiukuti oleh sekitar lima ribu santri dari seluruh Indonesia. “Dengan diterimanya SK Pospenas ini, Banten harus mulai melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaannya.

Selain itu, Kementerian Agama juga mengucurkan dana sebesar Rp 15 miliar untuk ini. "Anggaran tersebut sebagai dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah," ujar Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agam Adi Mohsen.