Ilustrasi www.dprd-sidoarjokab.go.id |
MediaTangerang.com, - Kamis (19/3). Lurah Cimone kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Ahmad Suhaely menduga menumpuknya beras bagi masyarakat miskin (raskin) di kantor kelurahan disebabkan karena jarak pengiriman dari Badan Urusan Logistik (bulog) yang tidak menentu.
“Raskin untuk alokasi Januari datang senin (2/3), sedangkan raskin untuk bulan Februari datang selasa (17/3)". ujar Suhaely kepada satelitnews.co.id.
“Mungkin karena waktu pengiriman yang terlalu dekat sehingga masyarakat masih punya persediaan dan enggan mengambil jatah raskin untuk bulan februari” pungkas Suhaely.
Untuk alokasi bulan februari kelurahan Cimone menerima jatah raskin sebanyak 7365 kg untuk 491 rumah tangga sasaran (RTS).
Lusman Palusi, lurah Cimone jaya menambahkan selain karena jarak pengiriman yang tak tentu, menumpuknya beras raskin di kantor kelurahan juga disebabkan karena, data rumah tangga sasaran (RTS) yang perlu di verifikasi ulang oleh petugas kelurahan. Pasalnya data yang digunakan oleh Bulog adalah data hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dikeluarkan tahun 2011.
“Data yang kami terima adalah data PPLS 2011, kami perlu verifikasi kembali untuk memastikan penerimanya agar tepat sasaran” pungkas Lusman. (HA)
“Raskin untuk alokasi Januari datang senin (2/3), sedangkan raskin untuk bulan Februari datang selasa (17/3)". ujar Suhaely kepada satelitnews.co.id.
“Mungkin karena waktu pengiriman yang terlalu dekat sehingga masyarakat masih punya persediaan dan enggan mengambil jatah raskin untuk bulan februari” pungkas Suhaely.
Untuk alokasi bulan februari kelurahan Cimone menerima jatah raskin sebanyak 7365 kg untuk 491 rumah tangga sasaran (RTS).
Lusman Palusi, lurah Cimone jaya menambahkan selain karena jarak pengiriman yang tak tentu, menumpuknya beras raskin di kantor kelurahan juga disebabkan karena, data rumah tangga sasaran (RTS) yang perlu di verifikasi ulang oleh petugas kelurahan. Pasalnya data yang digunakan oleh Bulog adalah data hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dikeluarkan tahun 2011.
“Data yang kami terima adalah data PPLS 2011, kami perlu verifikasi kembali untuk memastikan penerimanya agar tepat sasaran” pungkas Lusman. (HA)
0 Komentar