 |
| Ilustrasi |
MediaTangerang.com, - Meski Kabupaten Lebak,Banten,letaknya tak begitu jauh dari Ibukota negara, namun ribuan warganya hingga kini belum menikmati aliran listrik. Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemprov Banten terus melaksanakan program pemasangan sambungan listrik bagi warga dengan program listrik masuk desa (prolides) untuk mengatasi masalah tersebut.Tapi usaha dari pemprov Banten dalam prolisdes gratis untuk warga kurang mampu di Lebak itu tak didukung oleh PLN.
Terbukti, tahun anggaran 2014 lalu dinas Pertambangan dan Energi (distamben) Provinsi Banten, sudah menggelontorkan uang miliaran rupiah kepada PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Banten Selatan (Bansel), untuk pembayaran biaya penyambungan (BP) melalui kantor Pos.Tapi hingga kini PLN tak kunjung melakukan penyambungan ke rumah warga,dengan alasan tidak adanya kabel TIK yang diborongkan kepada rekanan PT Karya Utama dan PT Foksel sebagai mitra PLN APJ Bansel.
“Setiap kami tanyakan progres pekerjaan 2014 lalu kepada PLN APJ Banten Selatan,mereka selalu menjawab tidak tersedianya kabel TIK dari rekanan yang ditunjuk oleh PLN,” ungkap Anang, staf bidang energi Distamben Banten seperti dikutip Indopos.co.id, Rabu (25/3).
Menurut Anang, Distamben Banten sudah sejak lama mentrasfer uang sebesar Rp 4 miliar kepada PLN APJ Bansel dengan perjanjian kontrak, PLN akan melakukan penyambungan kepada 12 ribu KwH pada tahun 2014.Tapi hingga bulan Meret 2015, PLN hanya mampu melakukan penyambungan sebanyak 1.000 KwH, sehingga kekurangan sebanyak 11 ribu KhW lagi masih terkatung katung.
Sejumlah pihak mencurigai, uang yang sudah ditransfer oleh Distamben Banten kepada PLN, sudah tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan oleh PLN,sehingga rekanan yang ditunjuk oleh PLN untuk pengadaan material pun enggan mengirimkan barang kepada PLN APJ Banten Selatan. ”Jangan jangan uangnya sudah tidak ada lagi, setelah ditarik dari kantor Pos oleh PLN,sehingga rekanan PLN tidak mau mengiriman material,” ungkap Sanusi,seorang warga.
Kasus menguapnya uang Pemrpov Banten di PLN APJ Bansel ini pernah dipertanyakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Himpunan Pemerhati Pembangunan Banten Indonesia (LSM-HP2BI), dengan menggelar aksi demo ke kantor PLN APJ Bansel di Rangkasbitung beberapa waktu lalu. Mereka menuding, PT. PLN APJ Bansel telah melaksanakan kegiatan fiktif yang merugikan keuangan daerah Banten mencapai miliaran rupiah.
Saat itu, Novi selaku ketua LSM HP2BI mendesak kepada Polda dan Kejati Banten,mengusut dugaan penggelapan uang yang disinyalir dilakukan oleh oknum PLN APJ Bansel.
Humas PLN APJ Bansel, Ikbar mengakui, dalam kegiatan prolides Distamben Banten tahun 2014 lalu, PLN APJ Banten Selatan sudah melakukan wanprestasi. ”Saya mengakui, PLN APJ Banten Selatan telah melakukan wanprestasi, namun kami terus berupaya untuk melakukan penyambungan ke rumah warga sesuai dengan isi kontrak dengan Distamben Banten,” kata Ikbar.
Terbukti, tahun anggaran 2014 lalu dinas Pertambangan dan Energi (distamben) Provinsi Banten, sudah menggelontorkan uang miliaran rupiah kepada PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Banten Selatan (Bansel), untuk pembayaran biaya penyambungan (BP) melalui kantor Pos.Tapi hingga kini PLN tak kunjung melakukan penyambungan ke rumah warga,dengan alasan tidak adanya kabel TIK yang diborongkan kepada rekanan PT Karya Utama dan PT Foksel sebagai mitra PLN APJ Bansel.
“Setiap kami tanyakan progres pekerjaan 2014 lalu kepada PLN APJ Banten Selatan,mereka selalu menjawab tidak tersedianya kabel TIK dari rekanan yang ditunjuk oleh PLN,” ungkap Anang, staf bidang energi Distamben Banten seperti dikutip Indopos.co.id, Rabu (25/3).
Menurut Anang, Distamben Banten sudah sejak lama mentrasfer uang sebesar Rp 4 miliar kepada PLN APJ Bansel dengan perjanjian kontrak, PLN akan melakukan penyambungan kepada 12 ribu KwH pada tahun 2014.Tapi hingga bulan Meret 2015, PLN hanya mampu melakukan penyambungan sebanyak 1.000 KwH, sehingga kekurangan sebanyak 11 ribu KhW lagi masih terkatung katung.
Sejumlah pihak mencurigai, uang yang sudah ditransfer oleh Distamben Banten kepada PLN, sudah tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan oleh PLN,sehingga rekanan yang ditunjuk oleh PLN untuk pengadaan material pun enggan mengirimkan barang kepada PLN APJ Banten Selatan. ”Jangan jangan uangnya sudah tidak ada lagi, setelah ditarik dari kantor Pos oleh PLN,sehingga rekanan PLN tidak mau mengiriman material,” ungkap Sanusi,seorang warga.
Kasus menguapnya uang Pemrpov Banten di PLN APJ Bansel ini pernah dipertanyakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Himpunan Pemerhati Pembangunan Banten Indonesia (LSM-HP2BI), dengan menggelar aksi demo ke kantor PLN APJ Bansel di Rangkasbitung beberapa waktu lalu. Mereka menuding, PT. PLN APJ Bansel telah melaksanakan kegiatan fiktif yang merugikan keuangan daerah Banten mencapai miliaran rupiah.
Saat itu, Novi selaku ketua LSM HP2BI mendesak kepada Polda dan Kejati Banten,mengusut dugaan penggelapan uang yang disinyalir dilakukan oleh oknum PLN APJ Bansel.
Humas PLN APJ Bansel, Ikbar mengakui, dalam kegiatan prolides Distamben Banten tahun 2014 lalu, PLN APJ Banten Selatan sudah melakukan wanprestasi. ”Saya mengakui, PLN APJ Banten Selatan telah melakukan wanprestasi, namun kami terus berupaya untuk melakukan penyambungan ke rumah warga sesuai dengan isi kontrak dengan Distamben Banten,” kata Ikbar.
0 Komentar