 |
| Ilustrasi (foto: depoknews.id) |
MediaTangerang.com, - Provinsi Banten masih belum layak menjadi kota layak anak. Lantaran belum bisa memenuhi 31 persyaratan yang menjadi indicator suatu wilayah dikatakan menjadi kota layak anak. Salah satunya harus ada Perda Perlindungan Anak dan Ruang Terbuka untuk Anak.
Demikian diungkapkan Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait seperti dilansir jpnn, saat memperingati Hari Anak Nasional di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (14/9). ”Banten masih belum layak menjadi kota yang layak anak. Maka kampanye pemutusan mata rantai kekerasan terhadap anak harus terus disuarakan,” kata Arist, saat menjadi narasumber pada diskusi peringatan Hari Anak Nasional.
Dijelaskan Arist, berdasarkan data, sedikitnya 21 juta anak di Indonesia terlanggar haknya. Sebanyak 58 persen diantaranya karena kejahatan seksual. Dikatakan, Banten berada pada peringkat ke 13 nasional, dalam kasus kekerasan terhadap anak. Karena itu, memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu keharusan. Ia mengharapkan kepada semua pihak agar sadar melindungi setiap anak yang ditemui.
”Gerakan budaya dan agama harus jauh dari kekerasan. Orang dewasa ini harus memiliki pandangan bahwa setiap anak adalah sesuatu yang harus dilindungi. Sehingga Provinsi Banten dapat menuju kota yang layak anak,” katanya.
Masih menurut Arist, Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kejahatan seksual. Bahkan di Banten kata dia, saat ini pihaknya sedang mendampingi korban anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pamong RT, RW, aparat desa di Cilegon.
Ketua P2TP2A Banten, Ade Rossi Khoerunnisa mengatakan, pihaknya saat ini sudah menangani 15 kasus kekerasan terhadap anak dari total 150 kasus sepanjang 2014 – 2015. ”Memang Banten untuk angka kekerasan anak masih tinggi diawal tahun ini saja kita lihat kekerasan anak sudah terjadi di sejumlah wilayah di Banten. Tentu ini menjadi catatan yang harus di tingkatan terhadap perlindungan anak,” jelas Aci, demikian ia biasa disapa.
Demikian diungkapkan Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait seperti dilansir jpnn, saat memperingati Hari Anak Nasional di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (14/9). ”Banten masih belum layak menjadi kota yang layak anak. Maka kampanye pemutusan mata rantai kekerasan terhadap anak harus terus disuarakan,” kata Arist, saat menjadi narasumber pada diskusi peringatan Hari Anak Nasional.
Dijelaskan Arist, berdasarkan data, sedikitnya 21 juta anak di Indonesia terlanggar haknya. Sebanyak 58 persen diantaranya karena kejahatan seksual. Dikatakan, Banten berada pada peringkat ke 13 nasional, dalam kasus kekerasan terhadap anak. Karena itu, memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu keharusan. Ia mengharapkan kepada semua pihak agar sadar melindungi setiap anak yang ditemui.
”Gerakan budaya dan agama harus jauh dari kekerasan. Orang dewasa ini harus memiliki pandangan bahwa setiap anak adalah sesuatu yang harus dilindungi. Sehingga Provinsi Banten dapat menuju kota yang layak anak,” katanya.
Masih menurut Arist, Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kejahatan seksual. Bahkan di Banten kata dia, saat ini pihaknya sedang mendampingi korban anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pamong RT, RW, aparat desa di Cilegon.
Ketua P2TP2A Banten, Ade Rossi Khoerunnisa mengatakan, pihaknya saat ini sudah menangani 15 kasus kekerasan terhadap anak dari total 150 kasus sepanjang 2014 – 2015. ”Memang Banten untuk angka kekerasan anak masih tinggi diawal tahun ini saja kita lihat kekerasan anak sudah terjadi di sejumlah wilayah di Banten. Tentu ini menjadi catatan yang harus di tingkatan terhadap perlindungan anak,” jelas Aci, demikian ia biasa disapa.
0 Komentar