 |
| ilustrasi |
MediaTangerang.com, - Angin segar datang dari penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Pemerintah akan segera mengumumkan penurunan harga premiun dan solar.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi ketika menjadi pembicara kunci di acara Indonesia Outlook 2015 yang diprakarsai salah satu stasiun televisi nasional. “Sebentar lagi juga akan kita umumkan akan turun lagi, kurang lebih, hitungan kita (harga premium) mungkin bisa turun (menjadi) Rp6.400 – 6.500 per liter,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin (15/1).
Sebelumnya, pemerintah telah menurunkan harga premium pada 1 Januari 2015 lalu, dari Rp8.500 per liter menjadi Rp7.600 per liter. Harga BBM tersebut ditetapkan dengan patokan harga minyak dunia USD 60 per barel.
Harga itu tidak relevan lagi karena harga minyak dunia terus turun hingga kisaran USD 45 per barel. Sempat rebound ke level USD 48 per barel, tetapi turun lagi. “Namun, (rencana penurunan) ini belum menjadi keputusan, masih dihitung-hitung, tapi kisarannya sekitar segitu,” imbuh Jokowi.
Jokowi mengakui, keputusan pemerintah untuk menurunkan lagi harga BBM merupakan konsekuensi dari turunnya harga minyak dunia. Dia menyebut hal itu sebagai berkah dari Tuhan. “Ya karena itu, (harga BBM) kita juga harus turun,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat berkisah tentang keputusannya menaikkan harga BBM premium dan solar pada 18 November 2014 lalu. Premium, naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar naik dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter.
Jokowi menyatakan, ketika itu dirinya banyak mendapat masukan agar tidak dulu menaikkan harga BBM. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah turunnya popularitas. “Tapi, saya bekerja bukan untuk popularitas. Ternyata juga nggak ada demo,” tutur Jokowi dengan gaya khasnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah terus mencermati tren merosotnya harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir. Sepanjang paro pertama Januari ini, harga minyak ternyata terus turun. “Karena rumusan harga premium (dan) solar kita ikut harga minyak, jadi nanti ya turun,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin.
Terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut harga premium bakal turun ke kisaran Rp6.500 per liter, JK mengaku jika sampai siang kemarin, pemerintah masih mengkalkulasikan besaran penurunannya. “Sebab, ada faktor (nilai tukar) rupiah juga,” katanya. Masuknya faktor nilai tukar rupiah dikarenakan sebagian BBM Indonesia diimpor dari luar negeri.
Sebagai gambaran, harga BBM akan turun jika harga minyak dunia turun dan rupiah menguat. Sebaliknya, harga BBM akan naik jika harga minyak dunia naik dan rupiah melemah. Saat ini, kondisinya adalah harga minyak dunia turun, namun rupiah sedikit melemah dari kisaran 12.400 per USD ke kisaran 12.550 per USD. “Jadi, kita sedang cari titik keseimbangannya, tapi yang jelas (harga BBM) turun, karena harga minyak lebih dominan,” kata Menteri ESDM Sudirman Said saat ditemui Rabu lalu (14/1) di Kantor Presiden.
Sementara, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang saat dihubungi menegaskan pihaknya siap menjalankan harga baru. Tetapi, baru bisa direalisasikan di SPBU selambat-lambatnya dalam dua hari. Meski ada jeda, dia menyebut pengumuman ke SPBU terkait harga baru disampaikan sesaat setelah diumumkan.
“Misal disampaikan Jumat ini, langsung disampaikan harga baru premium dan solar ke SPBU. Tapi, harganya baru berlaku dalam 1-2 hari setelah diumumkan,” jelasnya.
Jeda diperlukan untuk menekan kerugian yang bakal dialami pengusaha. Ada komplain dari pengusaha atas kebijakan pemerintah yang menurunkan BBM pada 1 Januari lalu. Saat bensin diturunkan dari Rp8.500 per liter menjadi Rp7.600 per liter, pengusaha mengaku rugi.
Pengusaha membeli premium dan solar dengan harga Rp8.500 per liter. Belum sempat habis, mereka harus menurunkan harga jual. Ahmad Bambang menyebut, SPBU tidak mau membeli bensin kalau harganya besok turun. Itu berpotensi memunculkan kosongnya stok. “Jadi, harga baru berlaku 1-2 hari supaya mereka tidak rugi,” tandasnya.
Menurut Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi, kerugian yang muncul dari kebijakan pemerintah sebelumnya cukup tinggi. Menyentuh Rp127 miliar. Namun, Ahmad Bambang menegaskan tidak ada masalah karena kerugian telah diganti. [jpnn/bha]
0 Komentar