 |
| Pelayanan Publik Kota Tangsel |
MediaTangerang.com, - Pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum memuaskan. Hal itu terungkap saat acara diskusi dan silaturahim yang digagas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Serpong Utara di Lapangan Futsal Tiki Taka, Pakujaya, Serpong Utara, Ahad (26/4). Hadir dalam kesempatan itu dua pembicara yaitu Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Ruhamaben, dan Anggota DPRD Provinsi Banten Budi Prayogo.
Ruhamaben seperti rilis dari Humas PKS Banten, mengatakan salah satu tujuan pemekaran Kota Tangsel dari Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat. Namun, tujuan tersebut belum tercapai karena kinerja aparat yang belum maksimal.
"Birokrat kita belum melaksanakan pelayanan dengan maksimal. Seperti, untuk mengurangi angka kemiskinan, seharusnya Pemkot Tangsel memiliki database kemiskinan berupa data by name by address yang bisa diakses melalui website," ujar pria yang akrab disapa Bang Rama itu.
Menurut Bang Rama, Tangsel memerlukan orang-orang yang siap dan berkompeten untuk menyelesaikan berbagai masalah perkotaan. "Bagaimana mau menyelesaikan Tangsel kalau rumah tangganya saja berantakan. Kalau rumah tangganya bagus, Insya Allah bisa menata Tangsel," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Banten Budi Prayogo menyoroti kondisi jalan raya dan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang belum maksimal. Misalnya, pelayanan di RSUD Kota Tangsel belum sepenuhnya bisa melayani warga Tangsel, termasuk yang berobat menggunakan kartu BPJS dan KTP.
“Kota ini memerlukan lebih banyak ruang rawat inap di Puskesmas dan fasilitas kamar di RSUD. Sebenarnya, Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangsel sangat besar, namun pemerintah daerah kurang maksimal menangkap peluang ini,” ungkap Budi.
Budi menegaskan pihaknya akan menggenjot PAD melalui rasionalisasi pajak untuk meningkatkan pelayanan sektor publik. Ia meyakini jika PAD naik, maka akan meningkatkan pelayanan sektor publik.
Persiapan Pilkada Tangsel
Pada kesempatan yang sama, persiapan menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) Kota Tangerang Selatan juga menjadi sorotan dalam diskusi DPC PKS Serpong Utara. Budi menjelaskan semua partai politik di Pilkada Tangsel dipastikan harus berkoalisi semua.
“Partai-partai yang duduk di DPRD Kota Tangsel saat ini tidak bisa mengajukan calon sendiri untuk maju pada Pilkada yang akan digelar akhir tahun ini (Desember 2015). Karena aturan sekarang, untuk maju menjadi walikota harus diusung minimal 10 kursi di DPRD,” jelas Budi.
Sebagai Calon Walikota Tangsel dari PKS, Bang Rama dan Budi mengaku langsung melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan semua pihak. "Semua tokoh kita ajak komunikasi, saya diinstruksikan partai untuk membuka komunikasi dengan Gerindra, dan Pak Budi mendekati Hanura," kata Bang Rama.
Amanah sebagai Calon Walikota Tangsel, lanjut Bang Rama, merupakan kesempatannya untuk dapat berkontribusi secara langsung membenahi berbagai masalah kota dengan tujuh kecamatan itu.
"Ini kesempatan kami berkontribusi untuk Tangsel supaya pembangunan lebih baik. Siapa saja yang terpilih diantara kami, Insya Allah mewakili kader,” tutupnya.
Ruhamaben seperti rilis dari Humas PKS Banten, mengatakan salah satu tujuan pemekaran Kota Tangsel dari Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat. Namun, tujuan tersebut belum tercapai karena kinerja aparat yang belum maksimal.
"Birokrat kita belum melaksanakan pelayanan dengan maksimal. Seperti, untuk mengurangi angka kemiskinan, seharusnya Pemkot Tangsel memiliki database kemiskinan berupa data by name by address yang bisa diakses melalui website," ujar pria yang akrab disapa Bang Rama itu.
Menurut Bang Rama, Tangsel memerlukan orang-orang yang siap dan berkompeten untuk menyelesaikan berbagai masalah perkotaan. "Bagaimana mau menyelesaikan Tangsel kalau rumah tangganya saja berantakan. Kalau rumah tangganya bagus, Insya Allah bisa menata Tangsel," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Banten Budi Prayogo menyoroti kondisi jalan raya dan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang belum maksimal. Misalnya, pelayanan di RSUD Kota Tangsel belum sepenuhnya bisa melayani warga Tangsel, termasuk yang berobat menggunakan kartu BPJS dan KTP.
“Kota ini memerlukan lebih banyak ruang rawat inap di Puskesmas dan fasilitas kamar di RSUD. Sebenarnya, Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangsel sangat besar, namun pemerintah daerah kurang maksimal menangkap peluang ini,” ungkap Budi.
Budi menegaskan pihaknya akan menggenjot PAD melalui rasionalisasi pajak untuk meningkatkan pelayanan sektor publik. Ia meyakini jika PAD naik, maka akan meningkatkan pelayanan sektor publik.
Persiapan Pilkada Tangsel
Pada kesempatan yang sama, persiapan menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) Kota Tangerang Selatan juga menjadi sorotan dalam diskusi DPC PKS Serpong Utara. Budi menjelaskan semua partai politik di Pilkada Tangsel dipastikan harus berkoalisi semua.
“Partai-partai yang duduk di DPRD Kota Tangsel saat ini tidak bisa mengajukan calon sendiri untuk maju pada Pilkada yang akan digelar akhir tahun ini (Desember 2015). Karena aturan sekarang, untuk maju menjadi walikota harus diusung minimal 10 kursi di DPRD,” jelas Budi.
Sebagai Calon Walikota Tangsel dari PKS, Bang Rama dan Budi mengaku langsung melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan semua pihak. "Semua tokoh kita ajak komunikasi, saya diinstruksikan partai untuk membuka komunikasi dengan Gerindra, dan Pak Budi mendekati Hanura," kata Bang Rama.
Amanah sebagai Calon Walikota Tangsel, lanjut Bang Rama, merupakan kesempatannya untuk dapat berkontribusi secara langsung membenahi berbagai masalah kota dengan tujuh kecamatan itu.
"Ini kesempatan kami berkontribusi untuk Tangsel supaya pembangunan lebih baik. Siapa saja yang terpilih diantara kami, Insya Allah mewakili kader,” tutupnya.
0 Komentar