MediaTangerang.com, - Melempar kontroversi sebenarnya menjadi pertanda minimnya prestasi. Publik dipaksa untuk mengikuti beritanya dan dibuat lupa untuk mengevaluasi raport dan kinerjanya.
Lokalisasi, miras dan kriminalitas itu satu grup. Berteman dengan salah satunya, biasanya akrab pula dengan yang lainnya. Semuanya adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas, bukan diberi pentas.
APBD Jakarta
Dulu, orang mengharamkan profesi sebagai PNS. Alasannya, gaji yang diterima berasal dari APBD. Diantara sumber penerimaan APBD berasal dari PAD. Diantara item PAD adalah beragam retribusi, baik yang halal maupun yang haram.
Untuk kota besar seperti Jakarta, retribusi hiburan memberi andil yang besar ke PAD. Dilegalkannya praktek lokalisasi dan perdagangan miras membuat prosentase / kadar barang haram semakin besar dalam pos pendapatan. Dari situ, nanti akan masuk kepada gaji PNS. Ini ilustrasi yang sederhana.
Artinya, semakin banyak perbuatan haram dilegalkan, berarti semakin kotor pula gaji para PNS atau ASN.
Lemahnya Daya Tolak
Perbuatan baik itu memiliki banyak landasan. Bisa karena faktor agama, adat ketimuran, budaya dan etika, moral, norma dan kesusilaan. Bisa untuk melindungi wanita dan anak, bisa untuk meredam penyakit menular dan penyakit sosial dan bisa pula untuk menolak azab dan bencana.
Jika seorang penguasa merasa phobi terhadap satu alasan (misalnya, bukan negara syariat), maka jangan kesampingkan alasan yang lainnya. Jika rakyat umum tidak nyaman dengan satu alasan untuk bergerak, bukan berarti tidak ada alasan lain untuk tidak bergerak.
Jika segala penyakit masyarakat tetap dilegalkan, difasilitasi dan bahkan diberi pentas yang terhormat, hal itu menunjukkan sakitnya moral masyarakat, lemahnya daya tolak dan sikap apatisme yang menggurita.
Kerja Para Penyeru
Para penyeru kebajikan harus ada dimana – mana. Ada yang didalam parlemen, ada yang diluar parlemen. Ada yang menjadi oposisi, ada yang berada dalam koalisi. Semestinya, semua memainkan kiprah yang nyata demi kemaslahatan bersama.
Hantaman paling keras tentu saja diarahkan kepada mereka yang berada didalam koalisi. Karena mereka punya akses kekuasaan yang jauh lebih besar ketimbang para oposan maupun gerakan ekstraprlemen.
Percuma mereka berada didalam koalisi dan duduk persis disamping penguasa, jika tidak mampu mencegah perkara yang munkar. Karena mereka yang duduk berseberangan sebagai oposan sudah pasti dilihat dengan sinis.
Pembela Semu
Wanita itu makhluk yang mulia. Dan hanya laki – laki terhormat yang bisa memuliakan wanita. Mereka yang melegalkan prostitusi, menikmati hasil prostitusi, membela profesi prostitusi, membiarkan wanita terus menjadi seorang pramuria sungguh bukanlah lelaki terhormat. Justru mereka ingin menistakan derajat wanita ke jurang terdalam.
Prostitusi itu penyakit masyarakat. Semangat yang harus dibangun adalah mengentaskan pelakunya dan memberantas perbuatannya. Bukan malah melegalkan dan melestarikannya. Prosesnya tentu harus bertahap dan manusiawi.
Jika poin ini disepakati oleh semua pihak, maka akan lebih mudah mencari solusinya.
Lokalisasi, miras dan kriminalitas itu satu grup. Berteman dengan salah satunya, biasanya akrab pula dengan yang lainnya. Semuanya adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas, bukan diberi pentas.
APBD Jakarta
Dulu, orang mengharamkan profesi sebagai PNS. Alasannya, gaji yang diterima berasal dari APBD. Diantara sumber penerimaan APBD berasal dari PAD. Diantara item PAD adalah beragam retribusi, baik yang halal maupun yang haram.
Untuk kota besar seperti Jakarta, retribusi hiburan memberi andil yang besar ke PAD. Dilegalkannya praktek lokalisasi dan perdagangan miras membuat prosentase / kadar barang haram semakin besar dalam pos pendapatan. Dari situ, nanti akan masuk kepada gaji PNS. Ini ilustrasi yang sederhana.
Artinya, semakin banyak perbuatan haram dilegalkan, berarti semakin kotor pula gaji para PNS atau ASN.
Lemahnya Daya Tolak
Perbuatan baik itu memiliki banyak landasan. Bisa karena faktor agama, adat ketimuran, budaya dan etika, moral, norma dan kesusilaan. Bisa untuk melindungi wanita dan anak, bisa untuk meredam penyakit menular dan penyakit sosial dan bisa pula untuk menolak azab dan bencana.
Jika seorang penguasa merasa phobi terhadap satu alasan (misalnya, bukan negara syariat), maka jangan kesampingkan alasan yang lainnya. Jika rakyat umum tidak nyaman dengan satu alasan untuk bergerak, bukan berarti tidak ada alasan lain untuk tidak bergerak.
Jika segala penyakit masyarakat tetap dilegalkan, difasilitasi dan bahkan diberi pentas yang terhormat, hal itu menunjukkan sakitnya moral masyarakat, lemahnya daya tolak dan sikap apatisme yang menggurita.
Kerja Para Penyeru
Para penyeru kebajikan harus ada dimana – mana. Ada yang didalam parlemen, ada yang diluar parlemen. Ada yang menjadi oposisi, ada yang berada dalam koalisi. Semestinya, semua memainkan kiprah yang nyata demi kemaslahatan bersama.
Hantaman paling keras tentu saja diarahkan kepada mereka yang berada didalam koalisi. Karena mereka punya akses kekuasaan yang jauh lebih besar ketimbang para oposan maupun gerakan ekstraprlemen.
Percuma mereka berada didalam koalisi dan duduk persis disamping penguasa, jika tidak mampu mencegah perkara yang munkar. Karena mereka yang duduk berseberangan sebagai oposan sudah pasti dilihat dengan sinis.
Pembela Semu
Wanita itu makhluk yang mulia. Dan hanya laki – laki terhormat yang bisa memuliakan wanita. Mereka yang melegalkan prostitusi, menikmati hasil prostitusi, membela profesi prostitusi, membiarkan wanita terus menjadi seorang pramuria sungguh bukanlah lelaki terhormat. Justru mereka ingin menistakan derajat wanita ke jurang terdalam.
Prostitusi itu penyakit masyarakat. Semangat yang harus dibangun adalah mengentaskan pelakunya dan memberantas perbuatannya. Bukan malah melegalkan dan melestarikannya. Prosesnya tentu harus bertahap dan manusiawi.
Jika poin ini disepakati oleh semua pihak, maka akan lebih mudah mencari solusinya.
Eko Jun
0 Komentar