MediaTangerang.com, - Belum genap sepekan dilantik, Menteri Koordinator Maritim, Rizal Ramli sudah mendapat kritik dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyusul pernyataan miringnya soal program pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang dianggap kurang realistis.
Pernyataan Rizal tersebut sempat menuai reaksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan tetap akan melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan rencana awal pemerintah.
"Pertama saya kira begini, kalau di antara kabinet saling mengkritik, itu katakanlah di dalam, jangan ngomong di luar. Itu tidak baik untuk presiden. Mereka kan dua-duanya adalah anak buah presiden. Jadi jangan saling mengatakan si A ini, si B ini, janganlah," ujar Suharso Monoarfa, Anggota Wantimpres Bidang Ekonomi di Istana Merdeka, Senin (17/8).
Menurut Suharso, Rizal Ramli tidak semestinya mengkritik kebijakan pemerintah, di mana saat ini dia menjadi bagian di dalamnya.
"Kalau mau kritis terhadap sub ordinatnya boleh-boleh saja, tetapi kalau dia kritis terhadap pemerintah, wong dia ada di dalam pemerintah bagaimana?" tuturnya.
Suharso, politisi yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat itu mengatakan, Rizal Ramli harus sadar bahwa saat ini tingkat elektrifikasi di Tanah Air sangat rendah. Karenanya untuk menggenjot ketersediaan listrik, wajar jika pemerintah menggenjot pembangunan pembangkit dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong keterlibatan swasta yang lebih besar.
"Menurut saya, proyek infrastruktur yang memungkinkan untuk investor masuk ke dalamnya karena ada revenue base, itu silahkan saja dibuka," tutrurnya.
Permasalahannya saat ini, lanjut Suharso, bagaimana pemerintah menjamin ketersediaan lahan untuk proyek-proyek energi itu. Untuk itu, harus dibuat aturan yang jelas atau memperbaiki regulasi yang sduah ada soal pengadaan lahan guna memberikan kepastian calon investor.
"Kami tentu akan sampaikan kepada presiden dan saya kira presiden paham itu. Dan saya kira presiden pasti sudah menegur mereka," tuturnya.
Suharso menuturkan Presiden Joko Widodo udah mengingatkan para pembantunya untuk tidak bersilang pendapat di forum publik. "Saya juga setuju dengan presiden dan saya kira itu tidak benar," tuturnya.
Seperti diketahui, Rizal Ramli resmi menjadi Menko Maritim setelah dilantik Presiden Jokowi pada Selasa pekan lalu (12/8). Tak lama setelah pelantikan, Rizal saat Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, menegaskan akan revisi target pembangkit listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah karena dinilai tak realistis.
Pernyataan Rizal tersebut sempat menuai reaksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan tetap akan melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan rencana awal pemerintah.
"Pertama saya kira begini, kalau di antara kabinet saling mengkritik, itu katakanlah di dalam, jangan ngomong di luar. Itu tidak baik untuk presiden. Mereka kan dua-duanya adalah anak buah presiden. Jadi jangan saling mengatakan si A ini, si B ini, janganlah," ujar Suharso Monoarfa, Anggota Wantimpres Bidang Ekonomi di Istana Merdeka, Senin (17/8).
Menurut Suharso, Rizal Ramli tidak semestinya mengkritik kebijakan pemerintah, di mana saat ini dia menjadi bagian di dalamnya.
"Kalau mau kritis terhadap sub ordinatnya boleh-boleh saja, tetapi kalau dia kritis terhadap pemerintah, wong dia ada di dalam pemerintah bagaimana?" tuturnya.
Suharso, politisi yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat itu mengatakan, Rizal Ramli harus sadar bahwa saat ini tingkat elektrifikasi di Tanah Air sangat rendah. Karenanya untuk menggenjot ketersediaan listrik, wajar jika pemerintah menggenjot pembangunan pembangkit dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong keterlibatan swasta yang lebih besar.
"Menurut saya, proyek infrastruktur yang memungkinkan untuk investor masuk ke dalamnya karena ada revenue base, itu silahkan saja dibuka," tutrurnya.
Permasalahannya saat ini, lanjut Suharso, bagaimana pemerintah menjamin ketersediaan lahan untuk proyek-proyek energi itu. Untuk itu, harus dibuat aturan yang jelas atau memperbaiki regulasi yang sduah ada soal pengadaan lahan guna memberikan kepastian calon investor.
"Kami tentu akan sampaikan kepada presiden dan saya kira presiden paham itu. Dan saya kira presiden pasti sudah menegur mereka," tuturnya.
Suharso menuturkan Presiden Joko Widodo udah mengingatkan para pembantunya untuk tidak bersilang pendapat di forum publik. "Saya juga setuju dengan presiden dan saya kira itu tidak benar," tuturnya.
Seperti diketahui, Rizal Ramli resmi menjadi Menko Maritim setelah dilantik Presiden Jokowi pada Selasa pekan lalu (12/8). Tak lama setelah pelantikan, Rizal saat Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, menegaskan akan revisi target pembangkit listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah karena dinilai tak realistis.
0 Komentar