MediaTangerang.com, - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Provinsi Banten selama empat tahun terkahir, yakni 2011 - 2014 terus mengalami penurunan. LPE 2011 sebesar 6,38 persen, tahun 2012 6,15 persen, tahun 2013 5,86 persen, dan LPE tahun 2014 5,47 persen.
Sementara itu, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, pada 2014 sebesar 72,30 dan pada 2013 sebesar 71,9. Namun IPM sebesar itu masih di bawah rata-rata IPM nasional 2014, yang mencapai 73,81.
Hal tersebut terungkap dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten, terkait pengelolaan APBD 2014, yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno, saat rapat paripurna DPRD Banten, di Serang, Jumat (17/4).
Rano, seperti dilansir beritasatu.com, mengaku bahwa hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2014 belum sesuai harapan. Meski demikian menurutnya, hasil tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan DPRD Banten, serta seluruh lapisan masyarakat Banten.
Rano mengungkapkan, dari 64 program urusan wajib, berdasarkan evaluasi, terdapat 15 program yang capaian kinerjanya di bawah 80 persen. Sebanyak 15 program itu menyangkut persoalan kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketenagakerjaan, aset daerah, kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dan lembaga perwakilan rakyat daerah, ketahanan pangan, pemuda dan pramuka serta program peternakan pertanian hingga program transmigrasi.
Gagalnya capaian kinerja tersebut, diakui Rano karena persoalan pengadaan lahan yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
Selanjutnya, karena terdapat delapan paket pekerjaan gagal lelang pada program pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, 12 paket batal lelang, dan 10 paket gagal lelang, serta 18 paket batal kontrak pada program pengembangan dan revitalisasi infrastruktur permukiman. Selain itu terdapat pula 19 paket gagal lelang pada program pembinaan dan penataan perumahan.
Soal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014, Rano mengaku target pendapatan mencapai 103,3 persen atau sebesar Rp 7,068 triliun dari target Rp 6,840 triliun.
"Di lain pihak, rencana belanja daerah sebesar Rp 7,872 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 6,192 triliun, atau sebesar 78,65 persen dengan jumlah silpa (sisa lebih penghitungan anggaran) sebesar Rp1,680 triliun," ujarnya.
Jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 5,51 persen atau sebanyak 649.000 lebih. Jumlah penduduk miskin terbesar di perkotaan sebanyak 381.000 lebih dan penduduk miskin desa sebanyak 268.000 lebih.
Usai menyampikan nota pengantar LKPj 2014, pimpinan dewan langsung membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan membahas LKPJ tersebut.
Sempat terjadi interupsi sesaat sebelum pimpinan sidang, yakni Wakil Ketua DPRD Banten, HM Hartono menutup paripurna. Interupsi disampaikan anggota Fraksi Demokrat, Heri Rumawatine menggapi pernyataan Sekda Banten, Kurdi Matin tentang rampok APBD dalam video yang menyebar di situs Youtube.
Heri meminta pimpinan DPRD Banten untuk memanggil Sekda Banten guna mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
0 Komentar